SUARAAGRARIA.com, Jakarta - Hermanto, anggota Komisi IV
DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengkritik pemerintah atas
mudahnya pengeluaran izin penguasaan dan pemanfaatan tanah berpotensi
timbulkan konflik pertanahan.
“Harus ada kajian yang mendalam atas dampak negatif pada wilayah yang
bersangkutan, agar tidak menimbulkan potensi konflik pertanahan,”
ujarnya di Jakarta Senin (6/2/2012).
Tidak hanya itu, lemahnya kajian ditengarai menjadi sebab terjadinya
dampak negatif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya,
maupun lingkungan. “Harusnya memberikan dampak positif dong,” tegasnya.
Lanjutnya, konflik yang muncul lebih sering disebabkan oleh adanya
keinginan sebagian pihak untuk meraup profit semata dan mengesampingkan
pertimbangan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan.
Dengan demikian, Herman mendorong pemerintah untuk membuat sistem yang
mensyaratkan adanya pertimbangan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam
mengeluarkan izin. “Tidak hanya itu, sanksi yang memadai atas
pelanggaran tersebut juga harus diberikan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
sumber/
source:
suaraagraria.com